Rabu, 25 Januari 2012
Ooooohhhh..Jilbabkuuuuuuuuuuu......!!!!!!
Selepas salat shubuh ana iseng browsing di blog sahabat dari Malaysia, tak sengaja ana melihat suatu artikel yang membuat ana tertarik. Artikel itu membahas tentang cara berjilbab yang diharamkan. Nah di HARAMKAN? Apa itu? Penasaran? Mari kita simak..
Setiap muslimah diwajibkan memakai jilbab untuk menutup auratnya. Tetapi dalam berjilbab ini ternyata masih banyak yang salah, melenceng dari syariat islam dan cenderung menjerumus ke hal yang dilarang. Berikut adalah cara berjilbab yang banyak berkembang dikalangan muslimah tetapi sebenarnya salah dan dilarang. Dalam berjilbab seharusnya para muslimah jangan mendahulukan fashion ketimbang syariat. Fashion boleh, dianjurkan malah. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tetapi fashion harus mengikut syariat, bukan syariat yang mengikut fashion.
Mari kita lihat fashion jilbab sekarang yang salah dan boleh dikatakan menyerupai pakaian agama lain:
1. jilbab yang bersanggul.
Larangan jilbab yang bersanggul ini datang sendiri dari nabi Muhammad SAW seperti yang terlihat pada gambar di atas.
Rasullullah bersabda “ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: 1. Suatu kaum yang memiliki cemeti seperti ekor lembu untuk memukul manusia dan,
2. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti bonggol unta yang bergoyang-goyang.
Wanita yang seperti itu tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium baunya. Sedangkan baunya dapat tercium selama perjalanan sekian dan sekian” (HR. Muslim)
Jelas sekali diterangkan rasulullah bahwa wanita yang seperti itu tidak akan masuk syurga dan mencium baunya pun tidak. Maka ini peringatan bagi para muslimah untuk bermuhasabah diri.
2. fashion jilbab menyerupai biarawati kristian
Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang menterupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka”(HR. Abu Dawud, dishahihkan oleh Ibnu Hibban)
Sangat dilarang umat islam untuk menyerupai suatu kaum. Nah disini dibahas fashion yang menyerupai biarawati kristian, yang seperti apa itu? Fashion para biarawati yaitu menggunakan penutup seperti jilbab dengan menampakkan bentuk lehernya. Mungkin masih sering kita jumpai para muslimah yang mengenakan jilbab dengan menampakkan bentuk lehernya. Itu merukan hal yang dilarang karena menyerupai kaum kristian.
Baik telah ana jelaskan diatas tentang cara berjilbab yang mungkin masih banyak atau sedang ngetren-ngetren nya di kalangan muslimah apalagi remaja, tetapi sayangnya dilarang. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui tentang informasi ini, jadi bagi sahabat yang sudah mengetahuinya, ana harap dapat diamalkan.
Jadi kalau sahabat masih menemukan teman atau saudara kita menggunakan fashion jilbab seperti diatas. Alangkah baiknya untuk sekedar member tahu atau member pencerahan. Tetapi harus dengan baik-baik dengan cara yang lembut tanpa menyakiti hati saudara kita itu.
NB: alangkah indah lagi jika para muslimah menghulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, pasti akan lebih terlihat cantik dan manis..
Wallahu alam bi showab..
cara berjilbab yang benar
Quote:
gan, bagus tritnya...tapi jangan mpe disalah gunakan hadist2 yang seperti
Quote:
| Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang menterupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka”(HR. Abu Dawud, dishahihkan oleh Ibnu Hibban) |
Sumber : bookmarkq: Cara memakai jilbab yang BENAR http://bookmarkq.blogspot.com/2011/10/cara-memakai-jilbab-yang-benar.html#ixzz1kTQzt900
OOOHHH....FLASDISKKU..????
Flashdisk merupakan media penyimpanan data, Flashdisk yang berbentuk kecil namun kapasitas yang cukup besar menjadi andalan untuk kita semua. Dalam tutorial ini ane mau sedikit berbagi cara agar membuat flashdisk kita menjadi awet, serta mengamankan data-data penting yang tersimpan dalam flashdisk dan juga sedikit menghemat pengeluaran dompet.hehee...
Berikut ini ada sembilan cara:
Barang-barang elektronik seperti TV dan handphone sangat tidak baik untuk flashdisk. Untuk itu jangan pernah menyimpannya di dekat barang-barang sejenis yang memiliki kekuatan magnet yang besar. Terkadang kita sering lupa jika meletakkan flashdisk dan handphone di tempat yang sama di dalam tas. Nah, mulai sangat ini kalau ingin flashdisk Anda berumur panjang, jangan lagi menyimpannya di tempat yang sama.
2. Jangan terkena air.
Walaupun ada beberapa produsen flashdisk yang mengklaim bahwa produknya waterproof (tahan air), menjauhkan flashdisk dari sentuhan air tetap saja menjadi langkah yang paling aman. Daripada datanya hilang atau flashdisk-nya mengalami kerusakan, sehingga lebih baik jangan ambil resiko untuk hal ini.
3. Melakukan scanning virus.
Pada saat pengambilan data atau pemindahan data dari PC ke flashdisk, sangat mungkin bukan hanya data yang ikut berpindah, tetapi juga virus-virus yang terdapat dalam komputer. Terlebih apabila kita mengambil dan menyimpan data dari internet, flashdisk bisa dipenuhi dengan virus-virus yang sangat mengganggu. Jadi jangan lupa melakukan scanning virus secara berkala dengan perangkat lunak antivirus yang paling baru.
4. Lakukan proses eject dan stop.
Selalu lakukan proses eject dan stop sebelum mencabut flashdisk dari port usb komputer Anda. Selain bisa menjadikan flashdisk Anda rusak secara fisik, tidak melakukan proses eject dan stop juga dapat mempengaruhi kerusakan pada data-data yang ada di dalamnya.
5. Jauhkan dari tempat yang panas.
Semua barang elektronik tidak terkecuali flashdisk sangat rentan dengan yang namanya panas, apalagi bila terkena matahari langsung. Jadi usahakan tidak menyimpannya di tempat yang panas dan terkena sinar matahari langsung, misalnya meninggalkan flashdisk di mobil.
6. Hindari dari benturan yang keras.
Flashdisk yang terkena benturan keras, seperti jatuh berkali-kali memiliki resiko besar untuk kehilangan data atau akan mengalami kerusakan secara fisik. Jadi harus berhati-hati memegangnya jangan sampai jatuh di tempat yang keras.
7. Usahakan agar selalu tertutup.
Udara dan lingkungan kita penuh dengan kotoran dan debu. Jika flashdisk kita kotor maka dapat mengakibatkan proses baca tulis sering gagal. Sehingga apabila tidak sedang dipakai, usahakan agar selalu tertutup agar tidak kotor.
8. Minimalisir proses hapus tulis (write and delete).
Sama seperti kita, flashdisk juga memiliki usia. Artinya suatu saat flashdisk kita bisa mati dan tidak bisa digunakan lagi. Usia flashdisk berbeda-beda, tergantung kualitas flashdisk itu sendiri. Biasanya usia flashdisk antara 10.000 - 100.000 kali proses hapus tulis. Jadi usahakan untuk meminimalisir proses tersebut dan juga jangan melakukan editing langsung dari flashdisk. Atau jika Anda memiliki data yang banyak dan ingin meng-copy data tersebut ke dalam flashdisk, lebih baik data-data tersebut dikompres menjadi satu terlebih dahulu dengan menggunakan program yang sudah ada seperti Winzip, WinRar, atau program lain yang sejenis.
9. Berilah gantungan seperti gantungan kunci pada flashdisk Anda.
Ini sangat berguna agar Anda tidak tidak lupa dimana menyimpannya, karena bentuknya yang relatif kecil. Juga berguna untuk membantu tangan dalam memegang flashdisk yang ukurannya sangat kecil.
Selasa, 24 Januari 2012
Tahun Ini Diharapkan Draft RUU Kerukunan Umat Beragama Tuntas
Jakarta (Pinmas)--Kementerian Agama (Kemenag) mengambil inisiatif mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama . Kebijakan ini diambil sebagai upaya memberikan aturan tegas tentang hubungan antar umat beragama. Sekretaris Jenderal Kemenag Bahrul Hayat menerangkan, pendekatan regulasi ini sangat dibutuhkan sekali.
Dorongan itu pun tak hanya datang dari Kemenag saja, tapi juga dari masyarakat dan lembaga legislatif. "Makanya, kami berupaya tahun ini draft RUU Kerukunan Umat Beragama bisa tuntas agar dapat segera dibahas di DPR nanti," papar Sekjen Kemenag Bahrul Hayat usai menghadiri penandatangan Pakta Integritas dan penyerahan DIPA bagi pejabat eselon II di Setjen Kementerian Agama, di Jakarta, Rabu (11/1).
Menurutnya, persoalan kerukunan umat beragama di tahun mendatang bakal mengalami ujian berat. Aturan-aturan tentang itu sesungguhnya sudah ada. Hanya saja belum setingkat undang-undang. Tentunya, pengaturan kerukunan umat beragama melalui undang-undang ini bisa membuat mekanismenya pun lebih baik. Karena tidak perlu lagi ada perbedaan pandangan terhadap tujuan kerukunan umat beragama tersebut. Dia mengakui tidak mudah menuntaskan RUU Kerukunan Umat beragama. Butuh banyak masukan dari berbagai pihak.
Karena UU Kerukunan Umat Beragama ini diharapkan dapat langsung terimplementasikan. Ini agar dapat memiliki kepastian hukum yang kuat. Apakah tidak memunculkan kontra opini? Bahrul Hayat menyadari peluang itu sangat terbuka. Prinsipnya regulasi ini dibutuhkan sebagai suprastruktur sosial yang mengatur hubungan antar agama dalam kehidupan sehari-hari.
"Ya tidak bisa ditolak kalau ada perbedaan pendapat. Silahkan saja. Kita coba mendiskusikan secara baik-baik," tuturnya.
Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta Prof Dr Komarudin Hidayat menegaskan, persoalan agama yang terjadi di Indonesia merupakan fakta yang tak dapat dielakkan. Kekerasan agama berpeluang terus terjadi di masa datang.
Terlebih dengan berbagai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Perbedaan agama itu seperti sebuah bagian dari fakta kehidupan. Tidak bias ditolak. "Karena itu, butuh sebuah penyadaran dari semua umat beragama," jelasnya.(indopos/ts)
Dorongan itu pun tak hanya datang dari Kemenag saja, tapi juga dari masyarakat dan lembaga legislatif. "Makanya, kami berupaya tahun ini draft RUU Kerukunan Umat Beragama bisa tuntas agar dapat segera dibahas di DPR nanti," papar Sekjen Kemenag Bahrul Hayat usai menghadiri penandatangan Pakta Integritas dan penyerahan DIPA bagi pejabat eselon II di Setjen Kementerian Agama, di Jakarta, Rabu (11/1).
Menurutnya, persoalan kerukunan umat beragama di tahun mendatang bakal mengalami ujian berat. Aturan-aturan tentang itu sesungguhnya sudah ada. Hanya saja belum setingkat undang-undang. Tentunya, pengaturan kerukunan umat beragama melalui undang-undang ini bisa membuat mekanismenya pun lebih baik. Karena tidak perlu lagi ada perbedaan pandangan terhadap tujuan kerukunan umat beragama tersebut. Dia mengakui tidak mudah menuntaskan RUU Kerukunan Umat beragama. Butuh banyak masukan dari berbagai pihak.
Karena UU Kerukunan Umat Beragama ini diharapkan dapat langsung terimplementasikan. Ini agar dapat memiliki kepastian hukum yang kuat. Apakah tidak memunculkan kontra opini? Bahrul Hayat menyadari peluang itu sangat terbuka. Prinsipnya regulasi ini dibutuhkan sebagai suprastruktur sosial yang mengatur hubungan antar agama dalam kehidupan sehari-hari.
"Ya tidak bisa ditolak kalau ada perbedaan pendapat. Silahkan saja. Kita coba mendiskusikan secara baik-baik," tuturnya.
Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta Prof Dr Komarudin Hidayat menegaskan, persoalan agama yang terjadi di Indonesia merupakan fakta yang tak dapat dielakkan. Kekerasan agama berpeluang terus terjadi di masa datang.
Terlebih dengan berbagai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Perbedaan agama itu seperti sebuah bagian dari fakta kehidupan. Tidak bias ditolak. "Karena itu, butuh sebuah penyadaran dari semua umat beragama," jelasnya.(indopos/ts)
Secara Umum Kehidupan Agama di Indonesia Masih Baik
Jakarta (Pinmas)--Cendekiawan Muslim Prof Dr Azyumardi Azra menilai kehidupan intra dan antar agama di Indonesia secara umum masih lebih baik. Jika ada kejadian intoleransi dan kekerasan intra dan antar agama di tempat tertentu, tidak terlihat gejala secara signifikan menyebar ke berbagai pelosok lain.
"Kejadian ini boleh membuat kita sedikit optimis, intoleransi dan kekerasan bukanlah sikap dasar mayoritas warga bangsa ini," kata Azyumardi pada seminar refleksi dan evaluasi Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama di Jakarta, Selasa (17/1).
Menurut Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, optimisme ini kian memiliki pijakan kuat karena tanah air kita kaya dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, khususnya berbasiskan agama seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas arus utama lain, juga majelis-majelis agama yang mewakili beragam agama di Indonesia.
"Mereka memiliki komitmen kuat bagi terwujudnya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada saat yang sama, melalui berbagai program seperti dialog intra dan antar agama, mereka terus berusaha memperkuat saling pengertian dan kerjasama," papar Azyumardi.
Selain itu, optimisme juga bersumber dari adanya masyarakat sipil yang tergabung dalam LSM advokasi yang bergerak dalam pemantauan kehidupan agama. Mereka ini juga sangat penting, karena mereka terus memantau, mencatat dan berteriak lantang tentang bahaya laten intoleransi dan kekerasan yang bukan hanya mengganggu kehidupan keagamaan, tetapi juga kehidupan negara-bangsa secara keseluruhan.
Ia berharap PKUB Kemenag yang terus aktif dalam berbagai program dan dialog intra dan antar agama selama 10 tahun terakhir baik di dalam maupun luar negeri untuk seyogyanya lebih mengakselerasikan usahanya meningkatkan kerukunan umat beragama; intra agama, antar agama dan antara umat beragama dengan pemerintah.
Dengan jaringannya yang luas pada berbagai level PKUB memiliki potensi dan perangkat yang diperlukan untuk berperan lebih besar lagi dalam membangun kehidupan umat beragama yang saling menghormati, damai dan harmonis.
Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar kepada wartawan usai menutup seminar tersebut mengatakan, kerukunan umat beragama merupakan proses berkelanjutan yang tidak pernah berhenti.
Menurut dia, untuk menata kerukunan agar lebih baik lagi maka diperlukan peraturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur kerukunan umat beragama. "Kalau kondisi kita selalu damai tidak perlu ada UU Kerukunan Umat Beragama," ujarnya. (ks)
"Kejadian ini boleh membuat kita sedikit optimis, intoleransi dan kekerasan bukanlah sikap dasar mayoritas warga bangsa ini," kata Azyumardi pada seminar refleksi dan evaluasi Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama di Jakarta, Selasa (17/1).
Menurut Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, optimisme ini kian memiliki pijakan kuat karena tanah air kita kaya dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, khususnya berbasiskan agama seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas arus utama lain, juga majelis-majelis agama yang mewakili beragam agama di Indonesia.
"Mereka memiliki komitmen kuat bagi terwujudnya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada saat yang sama, melalui berbagai program seperti dialog intra dan antar agama, mereka terus berusaha memperkuat saling pengertian dan kerjasama," papar Azyumardi.
Selain itu, optimisme juga bersumber dari adanya masyarakat sipil yang tergabung dalam LSM advokasi yang bergerak dalam pemantauan kehidupan agama. Mereka ini juga sangat penting, karena mereka terus memantau, mencatat dan berteriak lantang tentang bahaya laten intoleransi dan kekerasan yang bukan hanya mengganggu kehidupan keagamaan, tetapi juga kehidupan negara-bangsa secara keseluruhan.
Ia berharap PKUB Kemenag yang terus aktif dalam berbagai program dan dialog intra dan antar agama selama 10 tahun terakhir baik di dalam maupun luar negeri untuk seyogyanya lebih mengakselerasikan usahanya meningkatkan kerukunan umat beragama; intra agama, antar agama dan antara umat beragama dengan pemerintah.
Dengan jaringannya yang luas pada berbagai level PKUB memiliki potensi dan perangkat yang diperlukan untuk berperan lebih besar lagi dalam membangun kehidupan umat beragama yang saling menghormati, damai dan harmonis.
Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar kepada wartawan usai menutup seminar tersebut mengatakan, kerukunan umat beragama merupakan proses berkelanjutan yang tidak pernah berhenti.
Menurut dia, untuk menata kerukunan agar lebih baik lagi maka diperlukan peraturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur kerukunan umat beragama. "Kalau kondisi kita selalu damai tidak perlu ada UU Kerukunan Umat Beragama," ujarnya. (ks)
Perlu Ubah Paradigma Dalam Mengatur Kerukunan Umat Beragama
Jakarta(Pinnmas)--Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Abdul Fatah menyatakan, paradigma di Kementerian Agama (Kemenag) yang mengatur kerukunan umat beragama ke depan sudah harus diubah karena dinamika dan kemajemukan warga yang terjadi menuntut adanya pelayanan hak sipil berkeadilan.
Pendapat tersebut dikemukakan Abdul Fatah pada seminar Pemberdayaan Umat dan Penguatan Regulasi untuk Kerukunan Umat Beragama di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (18/1).
Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Prof. Komaruddin Hidayat berpendapat, negara harus berterima kasih kepada Ormas agama lantaran dengan kehadiran mereka sikap toleransi antarumat beragama dapat hidup di tengah masyarakat Indonesia yang makin majemuk dewasa ini.
Sedangkan sekretaris eksekutif KWI/Direktur KWI Edy Purwanto, Pr menyatakan, penyebab terjadinya konflik lebih banyak disebabkan salah pengertian, kesenjangan ekonomi, budaya dan perlakuan, ada kelompok yang diintrumentalisasi atau dimanfaatkan sehingga menjadi pemangku kepentingan lain, kemauan menegaskan jati diri berlebihan dan penghayatan yang salah tentang agama.
Pada seminar yang menghadirkan para pejabat dari Bimas Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghuchu tersebut, peserta sempat dibuat terkaget dengan pernyataan Abdul Fatah bahwa struktur di kementerian tersebut perlu diubah agar pelayanan kepada umat lebih optimal, tanpa diskriminasi sehingga penganut agama lain yang tak terwadahi dalam direktorat bimas memperoleh pelayanan yang sama.
Ia menunjuk agama-agama lain seperti Konghuchu dan Tao, yang terkesan dibiarkan pemerintah. Padahal mereka juga punya hak sipil untuk mendapat pelayanan dalam beragama. Hingga saat ini saja data pemeluk agama Konghuchu tak jelas. Demikian pula untuk rumah ibadah. Karena tak ada kejelasan data itu, maka pelayanan kepada mereka tak optimal.
Komaruddin berpendapat, negara tak perlu mengatur umat dalam menjalankan ibadah. Tetapi warga sebagai pemeluk agama patut mendapat perlindungan dan pelayanan. Karena itu, pemeluk agama dan pemerintah harus saling berterima kasih. Sebab, tanpa pemerintah yang melindungi warganya akan terjadi disharmonisasi di masyarakat. Di sisi lain, pemerintah tanpa agama, termasuk dengan Ormas keagamaan harus berterima kasih pula.
"Siapa yang mampu mengatasi terorisme jika tak ada Ormas seperti Muhammadiyah dan NU," kata Komaruddin Hidayat.
Tetapi, lanjut Komaruddin, belakangan ini peran agama sudah sedemikian penting. Politikus perlu instrument agama untuk mendapatkan dukungan. Namun ketika ada persoalan keagamaan, sikap elit politik kadang berubah dalam menyikapinya lantaran takut kehilangan legitimasi. Dalam keadaan demikian, untuk mengatasinya perlu kearifan dari semua pihak agar harmonisasi di tengah masyarakat tak terganggu.
Bagi Edy Purwanto, yang penting negara harus benar-benar menjadi institusi yang merdeka, bukan sekedar terbentuknya pemerintahan yang terpilih secara demokratis, tetapi menjadi pemerintahan yang otonom, atau bebas dari berbagai intervensi yang tidak sehat untuk memerdekakan "public sphere" sehingga dapat digunakan semua penganut agama secara bebas dan damai.
Dalam hal ini Negara berperan dan berwenang mengelola "keteraturan beragama dan kepercayaan," tetapi tidak berwenang mengelola "pengaturan beragama dan kepercayaan," kata Edy.(ant/ess)
Pendapat tersebut dikemukakan Abdul Fatah pada seminar Pemberdayaan Umat dan Penguatan Regulasi untuk Kerukunan Umat Beragama di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (18/1).
Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Prof. Komaruddin Hidayat berpendapat, negara harus berterima kasih kepada Ormas agama lantaran dengan kehadiran mereka sikap toleransi antarumat beragama dapat hidup di tengah masyarakat Indonesia yang makin majemuk dewasa ini.
Sedangkan sekretaris eksekutif KWI/Direktur KWI Edy Purwanto, Pr menyatakan, penyebab terjadinya konflik lebih banyak disebabkan salah pengertian, kesenjangan ekonomi, budaya dan perlakuan, ada kelompok yang diintrumentalisasi atau dimanfaatkan sehingga menjadi pemangku kepentingan lain, kemauan menegaskan jati diri berlebihan dan penghayatan yang salah tentang agama.
Pada seminar yang menghadirkan para pejabat dari Bimas Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghuchu tersebut, peserta sempat dibuat terkaget dengan pernyataan Abdul Fatah bahwa struktur di kementerian tersebut perlu diubah agar pelayanan kepada umat lebih optimal, tanpa diskriminasi sehingga penganut agama lain yang tak terwadahi dalam direktorat bimas memperoleh pelayanan yang sama.
Ia menunjuk agama-agama lain seperti Konghuchu dan Tao, yang terkesan dibiarkan pemerintah. Padahal mereka juga punya hak sipil untuk mendapat pelayanan dalam beragama. Hingga saat ini saja data pemeluk agama Konghuchu tak jelas. Demikian pula untuk rumah ibadah. Karena tak ada kejelasan data itu, maka pelayanan kepada mereka tak optimal.
Komaruddin berpendapat, negara tak perlu mengatur umat dalam menjalankan ibadah. Tetapi warga sebagai pemeluk agama patut mendapat perlindungan dan pelayanan. Karena itu, pemeluk agama dan pemerintah harus saling berterima kasih. Sebab, tanpa pemerintah yang melindungi warganya akan terjadi disharmonisasi di masyarakat. Di sisi lain, pemerintah tanpa agama, termasuk dengan Ormas keagamaan harus berterima kasih pula.
"Siapa yang mampu mengatasi terorisme jika tak ada Ormas seperti Muhammadiyah dan NU," kata Komaruddin Hidayat.
Tetapi, lanjut Komaruddin, belakangan ini peran agama sudah sedemikian penting. Politikus perlu instrument agama untuk mendapatkan dukungan. Namun ketika ada persoalan keagamaan, sikap elit politik kadang berubah dalam menyikapinya lantaran takut kehilangan legitimasi. Dalam keadaan demikian, untuk mengatasinya perlu kearifan dari semua pihak agar harmonisasi di tengah masyarakat tak terganggu.
Bagi Edy Purwanto, yang penting negara harus benar-benar menjadi institusi yang merdeka, bukan sekedar terbentuknya pemerintahan yang terpilih secara demokratis, tetapi menjadi pemerintahan yang otonom, atau bebas dari berbagai intervensi yang tidak sehat untuk memerdekakan "public sphere" sehingga dapat digunakan semua penganut agama secara bebas dan damai.
Dalam hal ini Negara berperan dan berwenang mengelola "keteraturan beragama dan kepercayaan," tetapi tidak berwenang mengelola "pengaturan beragama dan kepercayaan," kata Edy.(ant/ess)
MUI Dukung UU KUB
Jakarta (Pinmas)--Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung penerapan Undang-Undang (UU) Kerukunan Umat Beragama (KUB) sebagai instrumen guna mengatur dan menciptakan hubungan harmonis antarumat beragama di Indonesia.
"RUU ini sebagai inisiatif DPR dan kita ingin berprasangka baik karena ini bagian dari upaya mengatur hubungan antarumat beragama selama ini yang dalam realitasnya sudah terlalu sering terjebak dalam konflik," ujar Ketua MUI Slamet Effendy Yusuf dalam Workshop Menyikapi Kehendak Masyarakat Tentang RUU KUB yang dihadiri sejumlah tokoh agama dan akademisi di Jakarta, Rabu (21/12) malam.
Pasalnya Slamet memandang, citra Indonesia belakangan menurun akibat konflik besar bernuansa agama seperti yang pernah terjadi di Ambon maupun Poso serta persoalan pendirian rumah ibadah yang mencuat belakangan ini.
Karena itu ia menilai, sejumlah persoalan bernuansa agama itu memerlukan sebuah penyelesaian atau solusi. "Konflik besar seperti Ambon dan Poso dan permasalahan rumah ibadah seperti GKI Yasmin atau masalah pendirian masjid di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) berdampak bagi citra Indonesia," katanya.
Slamet memahami apabila, pro dan kontra masih mengiringi RUU KUB. Ia menilai, pro dan kontra itu wajar mengingat sebuah RUU dipastikan mempunyai kelemahan. Akan tetapi, ia mengimbau agar pihak yang kontra tidak bersikap apriori terhadap RUU KUB. "Diperlukan jiwa besar yang tidak bersifat apriori dalam menyikapi RUU ini. Melalui pembahasan secara bersama-sama bisa terlihat mana bagian yang berlebihan ataupun bagian yang dirasa masih kurang," katanya.
Hal terpenting yang perlu dikedepankan, tambah Slamet, seluruh stakeholders yang selama ini terkait dalam persoalan kerukunan umat beragama ini perlu dilibatkan untuk membahas RUU KUB. "Jadi pembahasannya tidak usah dilama-lamakan atau harus tergesa-gesa juga. Biarkan mengalir saja dilihat dari permasalahannya," katanya.(Jurnas/Aria Triyudha)
Pembinaan Umat Diorientasikan Menuju Kemandirian
Jakarta(Pinmas)--Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, agar pembinaan umat beragama diorientasikan untuk membangun kemandirian umat."Kalau umat tidak mandiri, bisa memicu etatisme bangsa atau negara, yang dapat menimbulkan kerugian," ujar Wamenag ketika menjadi pembicara kunci pada Seminar Pemberdayaan Umat dan Penguatan Regulasi untuk Kerukunan Umat Beragama di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (18/1).
Menurut Wamenag, pada dasarnya regulasi untuk mengatur umat beragama tidak diperlukan, tapi jika masyarakat masih membutuhkan regulasi itu, maka malapetaka jika kita tidak mendukung regulasi tersebut.
Yang terpenting, kata Wamenag Nasaruddin Umar, dalam proses pembuatan regulasi tersebut adalah sentuhan rohani."Ini penting untuk menyiapkan masyarakat menuju masa depan," tegasnya.
Wamenag menambahkan, regulasi untuk mengatur umat beragama itu, seperti pil pahit yang kita butuhkan untuk menyembuhkan penyakit. "Jika penyakit sudah sembuh, kita tak perlu lagi meminum obat itu terus menerus," ujarnya.
Sementara itu Rektor UIN Jakarta, Komaruddin berpendapat, negara tak perlu mengatur umat dalam menjalankan ibadah. Tetapi warga sebagai pemeluk agama patut mendapat perlindungan dan pelayanan. Karena itu, pemeluk agama dan pemerintah harus saling berterima kasih. Sebab, tanpa pemerintah yang melindungi warganya akan terjadi disharmonisasi di masyarakat. Di sisi lain, pemerintah tanpa agama termasuk dengan Ormas keagamaan harus berterima kasih pula.
"Siapa yang mampu mengatasi terorisme jika tak ada Ormas seperti Muhammadiyah dan NU," kata Komaruddin Hidayat.
Tetapi, lanjut Komaruddin, belakangan ini peran agama sudah sedemikian penting. Politikus perlu instrument agama untuk mendapatkan dukungan. Namun ketika ada persoalan keagamaan, sikap elit politik kadang berubah dalam menyikapinya lantaran takut kehilangan legitimasi. Dalam keadaan demikian, untuk mengatasinya perlu kearifan dari semua pihak agar harmonisasi di tengah masyarakat tak terganggu. (ZD/ts)
Sabtu, 21 Januari 2012
Langganan:
Postingan (Atom)
