MENGKRITISI PENDIDIKAN DI INDONESIA

I.Latar Belakang
Tahun 1998 adalah tonggak sejarah yang sangat penting bagi sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Pada tahun itu rezim orde baru yang telah memerintah Indonesia selama lebih dari 32 tahun diruntuhkan dengan sebuah gerakan massive dari seluruh elemen masyarakat yang dimotori oleh kalangan akademisi dan budayawan juga mahasiswa dari berbagai universitas baik negeri maupun swasta di Indonesia. Gerakan ini mengusung semangat reformasi yang menginginkan Indonesia tidak terkungkung oleh suatu rezim nepotis yang berkiblat pada kepentingan beberapa pihak saja,tapi ada pembaruan gerak langkah untuk menuntaskan ageda besar kemerdekaan yang masih minim dalam pelaksanaan di lapangan karena benturan penyimpangan-penyimpangan selama beberapa dekade pemerintahan. Baik pada masa Presiden Soekarno atau pada masa pemerintahan berikutnya yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Akhirnya, Soeharto, yang telah memimpin Indonesia selama era orde baru itu menyerahkan kembali mandat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru diembannya usai Pemilu 1997 kepada wakil presiden Prof.Dr. Bacharudin Jusuf Habibie, seorang tehnokrat yang bersih dan sangat bersahaja. Hebatnya, pemerintahan B.J. Habibie ini mampu menekan melambungnya kurs rupiah terhadap dolar yang pada saat itu menembus batas psikologis hingga angka Rp 21.000,- _kondisi yang menyebabkan tatanan ekonomi negara ambruk berkepingan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia di ambang kebangkrutan_hingga ke level yang tak masuk akal Rp8.500,-. Sayangnya,meski mampu menyelamatkan Indonesia dari kekaraman ekonomi, yang prestasinya belum mampu disamai oleh pemerintahan manapun,pemerintahan Habibie tidak bertahan lama karena Presiden B.J. Habibie dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas lepasnya provinsi ke-27 Indonesia pada waktu itu, Timor Timur, dari pangkuan bumi pertiwi.
Tahun 1999,setelah mengalami kegoncangan karena opsi tidak percaya (impeachment) dari parlemen baik Majelis Permusyawaratan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat, tongkat kepemimpinan nasional pun beralih ke tangan K.H. Abdul Rahman Wahid, seorang budayawan yang juga pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama yaitu sebuah organisasi masyarakat Islam yang sangat besar dan sangat berpengaruh di Indonesia. Gus Dur, panggilan populer Abdul Rahman Wahid, terpilih secara sangat dramatis dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun itu, bagaimana pun Gus Dur bukan dari kalangan partai politik. Wakil presiden yang mendampingi beliaulah yang berasal dari partai politik yang memegang peranan penting saat itu yaitu Megawati Soekarno Putri dari Partai Demokrasi Indonesia, sehingga kondisi negara cukup kondusif dari ketidakpastian politik.
Pada masa pemerintahan Gus Dur dan Megawati ini terbentuk banyak tatanan baru dalam berbagai sistem bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini tentu bisa dipahami karena mereka berdua termasuk bagian penting dari skenario besar reformasi politik dan ekonomi Indonesia 1998. Tatanan baru tersebut juga menyentuh departemen paling penting dan strategis dalam pembentukan sumber daya manusia yaitu Departemen Pendidikan Nasional.
Sejarah kemudian mencatat bahwa materi Bahasa Inggris mulai masuk pada kurikulum sekolah dasar pada era pemerintahan Gus Dur. Ini merupakan tonggak penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Karena sebagai negara bangsa, Indonesia masih sangat terasing dengan lalulintas komunikasi internasional yang didominasi oleh Bahasa Inggris. Sementara di lain pihak, tidak dapat di pungkiri bahwa pelajaran Bahasa Inggris masih menjadi momok bagi mayoritas pelajar di Indonesia. Dan kondisi ini tentu sangat timpang bila cakupan yang kita tengarai adalah wilayah besar yang belum tentu rimbanya yaitu tatanan globalisasi.
Langkah besar pemerintahan Gus Dur ini awalnya memang menimbulkan polemik panjang karena masalah klasik Pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan adalah terfokus pada target dan tidak secara matang mempersiapkan komponen-komponen pendukung demi tercapai target yang diinginkan tersebut secara maksimal. Apalagi kebijakan pemerintahan Abdul Rahman Wahid ini lebih diprioritaskan pada membentukan pondasi-pondasi baru dalam tatanan negara bangsa, sehingga piranti kerja dan sistem penyelenggaraan kebijakan bukan hal yang mendapat perhatian utama pada saat itu.
Wilayah kerja yang kontan terhenyak dengan kondisi ini tentu adalah wilayah pendidikan dasar. Dunia pendidikan dasar ini sempat kalang kabut dalam mempersiapkan sumber daya manusia maupun dalam mempersiapkan rancangan sistem demi mensukseskan langkah progresif yang fundamental tersebut.Meski belum seluruh level kelas dimasuki materi Bahasa Inggris_awalnya baru untuk kelas 4 hingga kelas 6 Sekolah Dasar_namun kondisi ini jelas merupakan budaya baru yang menggandung culture-shock yang tidak main-main. Di sisi lain, ketidaksiapan Departemen Pendidikan Nasional dalam mempersiapkan seluruh detail elemen dalam pelaksanaan kerja tentu membuat beban wilayah kerja pendidikan dasar ini menjadi lebih berat karena targetnya juga melambung tinggi dan jauh diluar perkiraan mereka.
Pondasi penting yang dicanangkan pemerintahan Gur Dur ini pun bergulir bak bola salju pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya dan secara nyata mempengaruhi arah pendidikan nasional yang akhirnya secara serius menggarap kualitas pendidikannya ke arah internasionalitas. Kondisi ini tentu menuntut kualitas guru yang jauh lebih tinggi dari yang dimiliki saat itu. Hal ini yang kemudianmemunculkantuntutan bagi guru untuk berlomba-lomba memperbaiki kualitas dirinyaagar tak terlindas kemajuan dan tuntutan zaman.Dan untuk memastikan kualitas guru sesuai dengan target dari sistem pendidikan nasional, maka diadakan metodesertifikasi bagi guru-guru di Indonesia dalam berbagai levelitasnya sebagai bukti sahih tingkat kualitas yang dimilikinya.
Dari sini tampak jelas bahwa tujuan diadakannya sertifikasi ini adalah percepatan kapasitas dan pengembangan kualitas guru dan pengajar Indonesia. Dan target besar dari sertifikasi ini tentunya adalah untuk mengimbangi sistem dan standar mutupendidikan internasional yang memang menuntut kemampuan dan kualitas siswa dan guru yang jauh lebih tinggi daripada yang saat itu berkembang di Indonesia. Sungguh tujuan yang sangat tinggi dan mulia. Apalagi ketika model sekolah diarahkan juga ke arah model sekolah-sekolah internasional yang membiak dengan sangat luar biasa pada masa pemerintahan Presiden Bambang Susilo Yudhoyono yaitu tahun 2004 hingga sekarang. Jadilah sertifikasi guru menjadi harga mati bagi para guru yang masih ingin eksis dalam jagad pendidikan nasional Indonesia, terutama di institusi pendidikan milik pemerintah.
II. Tujuan Pembahasan
1. Telaah kritis terhadap perkembangan program internasionalisasi sekolah
2. Telaah kritis terhadap sertifikasi guru
III. Sekolah Internasional
A. Antara Konsep dan Kenyataan
Indonesia masa kini tengah mengalami percepatan target pendidikan secara luar biasa. Memantaskan diri untuk mampu bergabung dalam pentas keilmuan secara mendunia adalah impian besar Departemen Pendidikan Nasional. Tentu ada harga yang harus dibayar untuk maksud berpantas-pantas ini. Sistem besar institusi sekolah pun dirombak agar mampu berkejaran dengan waktu dalam mencapai tujuan ini. Maka kemudian muncul Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang populer dengan RSBI yang nantinya diharapkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
Secara konsepsi, pembentukan Sekolah Bertaraf Internasional tentu bukan hanya sekedar untuk membentuk lingkungan sekolah yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi sehari-hari dan juga bahasa pengantar keilmuannya, tetapi secara kurikulum juga sejajar dengan kurikulum internasional yang saat ini mengacu pada Cambridge International Class Standard.
Acuan kurikulum yang sangat berbeda dengan yang digunakan sebelumnya ini, tentu menjadi landasan pacu bagi sekolah-sekolah yang ingin beralih baju ke dunia rintisan sekolah bertaraf internasional. Sebagai konsekuensinya, pemerintah pun memberikan bantuan dana yang cukup besar demi percepatan kemampuan peserta didik di pentas model pendidikan internasional tersebut. Hal ini ditujukan untuk internasionalisasi sistem pendidikan di sekolah yang merintis program ini, terutama untuk meningkatan gugus mutu para guru sebagai sentra pemberdayaan kualitas siswa dan karyawan sebagai pengawal utama terlaksananya seluruh program di lingkungan sekolah. Dana initentu juga untuk pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya sistem yang hendak dibentuk dan mencapai target kualitas siswa setara dengan standard internasional.
Intinya, pemerintah ikut berperan serta dalam mempersiapkan komponen pendukung program sekolah internasional ini dengan dukungan dana yang nantinya dikelola oleh pihak sekolah dan diaudit sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah yang bersangkutan disamping mepersiapkan perangkat perundang-undangan pendidikan nasional. Sekolah diberi kebebasan untuk berkreasi dalam mencapai sasaran international-classnya.
Kondisi ini kemudian memacu sekolah-sekolah negeri ternama untuk berlomba-lomba menjadi merintisSekolah Bertaraf Internasional. Dan dalam waktu yang relatif sebentar, sekolah model ini_Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional_ bermunculan bak jamur di musim hujan.
Asumsi yang muncul kemudian dan jamak terjadi di kalangan ini adalah bahwa kondisi bangunan sekolah haruslah bertaraf internasional dengan sarana dan prasarana pendukung yang serba canggih serta mampu melakukan akses secara internasional. Siswa pun harus memiliki peralatan serba canggih agar rasa internasionalnya tetap terjaga. Sekolah pun serta merta disulap menjadi area hotspot dan memiliki laptop menjadi ciri khas baru sekolah-sekolah semacam ini. Tehnologi komunikasi dan informasi menjadi dewa baru yang membudaya dalam lingkungan sekolah mulai dari obrolan-obrolan ringan pada lingkup komunitas ini hingga pada life-stylenya.
Support dana yang sedemikian besar dengan pengawasan yang kurang begitu ketat terutama dalam hal mutu pendidikan dengan tidak adanya standar pengukuran yang jelas dengan konsekuensi tegas yang memberi penyadaran yang fundamental pada institusi-institusi sekolah, tentunya menjadi potensi bahaya yang berkemampuan menjadi blunder bagi pelaksanaan dan pencapaian tujuan program besar ini.
Sementara pengawasan yang lebih ditekankan pada penggunaan dana justru berpotensi untuk menggiring konsep sekolah bertaraf internasional ini menjadi sekolah berpenampilan internasional yang ujung-ujungnya menjadi sekolah bertarif internasional seperti yang saat ini santer dituduhkan kepada institusi-institusi ini.
Kondisi ini pada akhirnya bisa jadi malah menjebak siswa,orang tua siswa, dan unit pelaksana sekolah untuk masuk ke wilayah dunia baru yang mengedepankan gengsi karena adanya perbedaan jenjang dengan sekolah lain yang notabene tidak bertaraf internasional. Hal yang akan berpotensi sangat besar untuk menimbulkan kasta-kasta baru dalam komunitas sekolah formal di Indonesia dan memperbesar jurang perbedaan antara sekolah kota, pinggir kota dan daerah pedesaan. Kondisi yang tentu akan mempersubur keterpencilan sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil,yang bukan hanya terpencil karena tempat,tapi juga karena tersepikan oleh sistem Pendidikan Nasional yangmemberi celah untuk menepikan mereka secara sistematis.
Jebakan berikutnya yang sangat berpeluang terjadi adalah bahwa siswa sekolah-sekolah jenis ini bisa menjadi tidak akrab dengan lingkungan budayanya karena bahasa yang dipakai sebagai pengantar adalah bahasa Inggris dimana masyarakat kita seringkali masih menganggap orang yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris sepertiberbeda dunia dengan sekitarnya atausebaliknya, kelompok iniyang justru menganggap dirinya tak sama dengan komunitas di sekitarnya karena kemampuannya bercakap dengan bahasa ini. Masyarakat yang merasa asing dan komunitas yang mengeksklusifkan diri adalah perpaduan manjur hilangnya identitas dan budaya unggul masyarakat asli dari daerah tertentu.
Bagaimana pun Bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar ilmu pengetahuan di negeri nusantara ini, dan kita tak bisamenutup mata bahwa masih belum semua wilayah di Indonesia melek Bahasa Indonesia. Ada satu catatan sejarah yang perlu direnungkan kembali :
Ketika pemerintah Indonesia edisi Soekarno memutuskan untuk menggunakan tulisan latin sebagai simbol huruf nasional pada awal tahun lima puluhan, 90 persen lebih masyarakat Indonesia dinyatakan buta huruf! Dan mulailah masa gelap gulita ilmu pengetahuan Indonesia. Lalu seluruh komponen masyarakat pun berupaya untuk melek huruf. Dan bebas dari buta aksara latin menjadi agenda besar bangsa hingga beberapa dekade ke depannya dan bahkan sampai sekarang belum sepenuhnya tuntas.
Kondisi yang logis memang, karena kita perlu menjawab tuntutan zaman. Tapi haruslah disadari bahwa memenuhi tuntutan zaman itu tak harus dengan bulat-bulat mencerabut diri dari akar budaya yang telah berabad-abad ditanamkan oleh nenek moyang kita, dan lantas dengan gampang merelakan identitas diri kita kabur dan nyaris lenyap ditelan kepentingan zaman.
Dalam konteks ini bolehlah kita bercermin pada tiga negara besar di benua Asia, yaitu: Korea Selatan,China dan Jepang. Di tengah riuhnya pergaulan internasional, mereka tetap kukuh melestarikan dan mengakarkan lokalitasnya. Mereka masih mengedepankan dan mempertahankan tulisan tradisional yang mereka miliki. Mereka juga sangat menguasai bahasa nasional mereka yang kental nuansa tradisionalnya itu. Adat maupun budaya dan bahkan tata nilai hidup pun tak lepas dari rasa khas Asia sesuai dengan kultur budaya masing-masing negara.
Internasionalitas merupakan tantangan untuk menjadi lebih tinggi namun tidak lantas membuat mereka terlena dan terbang ke awang-awang.Kesadaran untuk ingin menjadi lebih tinggi inilah yang kemudian justru membuat mereka lebih mengakar ke bumi sehingga nantinya akan mampu menggapai ke langit. Pembenahan sistem dalammempersiapkan sumberdaya manusia menjadi fokus perhatian dan prioritas utama dalam menghadapi perubahan sistem dunia.
Persiapan sumberdaya manusia ini tentu membutuhkan peran serta pendidikan yang teramat intens, dan bahasa pengantar di sekolah pun tak didesain khusus karena kesadaran yang tinggi bahwa mereka memiliki bahasa pengantar ilmu pengetahuan yang sudah terbentuk dan mapan. Sistem pendidikan, kurikulum, bahan ajar, metodologi pengajaran, tehnologi pendidikan dan kualitas pengajar adalah hal utama yang merekabangun. Energi seluruh negeri adalah untuk mensukseskan agenda nasional mereka yang besar ini.
Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional tentu mendapat tempat khusus sebagai salah satu ketrampilan kebahasaan yang wajib dikuasai karena kebutuhan komunikasi internasional dan referensial. Pemerintah dan institusi pendidikan membentuk sistem pengajaran sekaligus mengawal pelaksanaannya. Kondisi ini berkebalikan dengan yang terjadi di Indonesia dimana kebutuhan untuk menguasai bahasa Inggris malah menjadi lahan bisnis yang subur bagi pihak sekolah maupun pengelola lembaga pendidikan kursus bahasa Inggris. Pihak sekolah sebagai institusi pengelola pendidikan dan pilar utama pendidikan nasional tidak bergegas mendesain sistem dan materi bahasa Inggris demi pembentukan wilayah internasionalnya.
Selain pembentukan wilayah bahasa, kondisi berikutnya yang rasanya perlu dicermati adalah adanya transformasi budaya komunitas intelektual internasional yang belum terjadi secara matang alias setengah-setengah. Yang pertama adalah budaya belajar yang mengedepankan pemikiran kritis atas pertanyaan-pertanyaan mendasar demi membawa dunia pada kehidupan yang lebih baik. Hal ini memang dengan sangat pahit harus diakui belum menjadi bagian dari budaya sebagian besar pelajar dan masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, pembentukan budaya belajar dan budaya berpikir kritis ini sangat vital untuk menjadi agenda wajib berikutnya yang harus dirintis oleh sekolah manapun di Indonesia terutama bagi sekolah yang tengah merintis menjadi sekolah bertaraf internasional. Sehingga forum-forum diskusi dan kontemplasi adalah hal mutlak yang seyogyanya dibentuk secara sistemik dan berjenjang di sekolah-sekolah jenis ini.
Budaya komunitas intelektual internasional lainnya adalahresearch-and-development atau penelitian dan pengembangan.Hal inilah yang menjadi nyawa bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern dalam bidang apapun. Tentunya, kondisi ini dilandasi dengan budaya lain yang mengakar kuat untuk mendukungnya yaitu budaya membaca dan menuangkan ide serta pemikiran lewat tulisan-tulisan ilmiah.Dan rasa-rasanya dengan kelapangan hati harus disadari juga bahwa hal ini belum menjadi budaya khas dalam masyarakat pelajar dan mahasiswa kita.
Tentunya, sekolah yang merintis target untuk menjadi sekolah bertaraf internasional harus menanamkan juga budaya hebat ini. Bila pondasi-pondasi budaya yang mendukung pilar-pilar karakteristik komunitas intelektual internasional ini tidak menjadi prioritas sangat utama dan menjadi agenda kerja yang mendesak dalam pembangunan dan pengembangan sekolah internasional kita, maka mimpi kita untuk memantaskan diri agar bisa masuk ke wilayah komunitas ilmu pengetahuan internasional serta tidak tersingkir dari peradaban dunia sangat mungkin hanya akan menjadi mimpi sepi di siang bolong belaka.
Alih-alih kesuksesan yang didapatkan, budaya setengah matang ini akan berpotensi menciptakan generasi muda yang gagap budaya, tidak memiliki kedalaman ilmu, tidak memiliki karakter yang kuat dan kehilangan identitas dirinya sebagai bagian dari budaya bangsanya di tengah peradaban dunia yang terus bergerak maju dan menjulang tinggi.Bagaimanapun bangunan dan prasarana juga penampilan bisa dimanipulasi menjadi bercita rasa internasional, tapi isi kepala, integritas, tata nilai diri dan karakteristik individual tak mungkin direkayasa dan direka-reka karena hal ini adalah buah dari suatu proses pendidikan. Dan mendidik adalah menanam benih nilai dan karakter pada ladang semesta yang tentu berbeda dengan menanam benih jagung yang hasilnya bisa dipanen dalam waktu 3-4 bulan. Pendidikan adalah persemaian yang hasilnya akan dituai sepanjang hidup sang benih dan mengawal perputaran semesta.
B.Telaah Kritis Sekolah Bertaraf Internasional
Sekolah Bertaraf Internasional atau SBI yang saat ini tumbuh bak jamur di musim hujan. Gedung sekolah yang baru dengan fasilitas yang kerendan dilengkapi dengan hotspot area menjadi trademark dari sekolah model ini. Pemandangan lain yang kemudian muncul adalah para guru dan siswa yang bersliweran menenteng laptop. Terasa hebat sekali.
Kondisi bangunan Sekolah Bertaraf Internasional yang kebanyakan mentereng dengan tradisi wilayahnya yang serba bertehnologi, tentunya tak lazim bila berbiaya murah. Hal yang saat ini berkembang dalam wacana sosial ekonomi masyarakat modern adalah bahwa kemasan suatu produk menentukan harga produk yang bersangkutan. Dengan kata lain bahwa harga jual suatu barang berbanding lurus dengan kemasan barang tersebut.
Fakta yang muncul di lapangan adalah bahwa kebanyakan rintisan sekolah bertaraf internasional berharga cukup mahal. Bahkan muncul pameo yang mengistilahkan Sekolah Bertaraf Internasional dengan plesetan Sekolah Bertarif Internasional. Hal ini tentu mengacu pada kenyataan bahwa biaya pendidikan di sekolah-sekolah model ini yang memang seringkali setinggi langit dan sangat tidak terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah.
Banyak kalangan menilai bahwa konsep dan sistem yang diterapkan pada sekolah-sekolah model ini sebenarnya belum menunjukan kualitas sesuai nama besar yang diusungnya.Sebagian besar sekolah model ini belum memiliki konsep pembangunan wilayah komunitas internasionalnya meski mereka telah memiliki konsep pembangunan wilayah fisiknya. Setidak-tidaknya penggunaan Bahasa Inggris dalam percakapan keseharian komunitas sekolah.
Dan karena institusi sekolah model ini masih gagap untuk membentuk wilayah internasionalnya, maka mereka harus berhubungan dengan pihak lain yaitu lembaga pendidikan kursus bahasa Inggris untuk membantu pihak sekolah dalam pengelolaan Bahasa Inggrisnya. Hal iniberpotensi pada membengkaknya biaya pendidikan yang lagi-lagi bakal menjadi beban orangtua siswa.
Padahal seyogyanya sekolah model ini sudah memiliki sistem yang mandiri dan mapan dalam pengelolaan komunitas internasional yang hendak ditujunya. Kurikulum yang dikelolanya pun hendaknya sudah sistematis dan terarah karena setiap tahunnya siswa pergi dan datang. Penjaringan dan kedatangan siswa baru seharusnya tidak dipandang sebagai lahan bisnis pihak pengelola sekolah tapi lebih pada tujuan pematangan sistem komunitas yang dikelola sekolah secara inovatif. Bila kondisi ini mampu di sinergikan, internasionalitas akan menemukan stepingnya secara berkesinambungan dan pematangan kurikulum akan menemukan muaranya secara fundamental.
Internasionalisasi tidak hanya membawa konsekuensi pembentukan budaya komunitas terutama dalam berbahasa lisan, tapi juga dalam standar kurikulumnya. Sayangnya, pembangunan tahapan-tahapan untuk mencapai standar kurikulum internasional ini tampaknya belum disadari benar oleh kebanyakan pengelola Sekolah Bertaraf Internasional. Lagi-lagi kerjasama dengan pihak lain menjadi agenda rutin untuk memecahkan masalah atau yang juga seringkali dilakukan adalah diserahkan pada usaha mandiri siswa. Pengguntingan-pengguntingan tahapan yang seperti ini yang malah kerapkali dilakukan, bukannya pemotongan akar masalah. Sekolah pada akhirnya menjadi bagian dari bisnis pungutan yang dilegalkan oleh lembaga pencerahan dan pencerdasan anak bangsa yang bernama Departemen Pendidikan Nasional dalam payung baru dan dengan baju baru yang mewah bernama Sekolah Bertaraf Internasional dan karena sebuah baju baru yang mewah, rasanya sah-sah saja bila kemudian harganya pun menjadi sangat wah.
Bila kondisi ini tidak mendapat perhatian secara serius oleh para pembuat kebijakan dan tidak tertangani secara tuntas, maka tujuan utama pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas anak bangsa agar memiliki kepantasan dalam pentas ilmu pengetahuan internasional akan menjadi cerita mimpi belaka. Sekolah Bertaraf Internasional yang menjadi ujung tombak dalam merengguk dan menuntaskan tujuan ini, hanya akan menjadi lokomotif yang dicat baru dengan mesin tua yang nyaris karatan. Laju internasionalisasi kualitas pendidikan nasional pun akan terseok-seok di rel lama dengan bunyi berderit dari kereta yang mengangkut harapan 200 juta penduduk Indonesia.
Kondisi lain yang tidak berhubungan langsung dengan komponen pembentukan sistem dan iklim sekolah internasional adalah semakin asingnya siswa dan lingkungan sekolah dengan budaya dasar yang telah dimiliki secara historis dan mendasar dengan wilayah dimana sekolah yang bersangkutan berada. Siswa dijauhkan dari kenyataan komunitas dan lingkungan sekitarnya karena adanyatuntutan zaman dan tuntutan tehnologi yang sedemikian membahana. Kondisi ini seperti hal hilangnya budaya dan tulisan Jawa dalam keseharian masyarakat Jawa sendiri setelah pemerintah Indonesia menetapkan huruf latin sebagai suatu bentuk huruf yang dipakai secara nasional menemani Bahasa Indonesia. Demikian halnya dengan budaya lain dan bentuk huruf yang dimiliki oleh banyak suku lain di Indonesia.
Lantas pertanyaan besarnya adalah bagaimana posisi bahasa Indonesia sendiri dalam sistem negara bangsa. Budaya dan bahasa daerah telah mulai menggoreskan garis-garis kematiannya. Akankah Bahasa Nasional Indonesia akan mengalami nasib yang sama? Tentu akan sangat ironis. Di satu sisi kita masih berupa keras untuk membumikan bahasa nasional kita ke seluruh wilayah nusantara, di sisi lain kita memiliki target nasional untuk meng-internasional dengan kosekuensi membumikan Bahasa Inggris ke wilayah nasional kita. Sebuah PR besar untuk sebuah rumah besar Indonesia.
III.Sertifikasi Guru
A. Antara Konsepsi Dan Celah Masalah
Program internasionalisasi sekolah ini menuntut guru dan karyawan untuk ikut berdesakan dalam antrian panjang gerbong keterharusan dalam menuntut ilmu dan menekuni ketrampilan-ketrampilan baru demi percepatan kemampuan siswa dalam segala bidang yang mereka rencanakan demi masa depan yang telah mereka rancang. Para guru dan karyawan pun diwajibkan untuk berbenah,dan sertifikasi pun dilakukan secara ketat. Segala kemampuan tidak diacuhkan kecuali memiliki bukti sahih berupa selembar kertas yang bernama sertifikat.
Kondisi berikutnya yang kemudian muncul adalah menjamurnya seminar dan pelatihan-pelatihan baik lokal, nasional maupun internasional yang bertujuan untuk memberi suplemen bagi para guru demi percepatan kemampuan mereka dalam upaya untuk mengimbangi derap langkah para siswa. Seminar dan pelatihan ini tentu bersertifikat dengan biaya yang acapkali tidak murah karenapembicaranya pun adalah orang-orang yang ahli di bidangnya dan dari berbagai tempat dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda demi bersilaturahmi keilmuan. Sebuah denyut kondisi yang sangat luar biasa dan cukup menggairahkan lalu lintas dunia ilmu pengetahuan,sosial dan budaya di Indonesia.
Fenomena lain yang muncul adalah berbondong-bondongnya para pencerah generasi tersebut untuk kembali ke kampus demi mendapatkan gelar kesarjanaan yang juga menjadi salah satu poin penting dalam sertifikasi guru. Program-program sarjana dan pasca sarjana pun berdenyut kencang demi perombakan besar dalam kaderisasi para calon pemimpin bangsa yang dimulai dari ruang-ruang sekolah dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas ini.
Pentas pendidikan nasional Indonesia bergerak cepat dan berkembang menjadi begitu marak, menarik dan diliputi gairah karena para guru pun berkeinginan untuk menguatkan celah-celah pengetahuan mereka yang mungkin sempat tanggal karena rutinitas dan tuntutan kebutuhan.Para guru mulai kembali mengalir ke kampus untuk merangkai makna dan keilmuan meski hal tersebut lebihkarena tuntutan profesi.
B.Telaah Kritis Sertifikasi Guru
Sementara untuk peningkatan sumber daya pendidiknya, rekruitmen guru baru dan bekerja sama dengan konsultan-konsultan pendidikan menjadi pilihan yang riuh meski cukup menguras biaya bagi pihak sekolah.Pilihan berikutnya adalah mengirim guru-guru untuk mengikuti pelatihan pendidikan. Guru-guru pun secara individu aktif mengikuti seminar maupun pelatihan pendidikan. Sayangnya ada kecenderungan bahwa kondisi ini lebih didasarkan pada semangat sertifikasi bukan pada semangat meningkatkan kualitas dan mengembangan kapasitas diri guru. Sehingga tumbuh tren di kalangan para guru untuk mengikuti seminar dan pelatihan demi mengejar setifikat.
Kondisi yang kurang sehat ini akhirnya dijawab dengan tuntas oleh dunia usaha, dan lahirlah bisnis baru dalam dunia pendidikan Indonesia yaitu makelar alias calo sertifikat seminar dan pelatihan. Hal yang justru sangat menggelisahkan dan cukup merisaukan adalah bahwa jual beli sertifikat ini disambut dengan gempita oleh para calon pembelinya.
Dalam dunia perkuliahan gaungnya pun tak kalah riuhnya. Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana yang dahulu merupakan program spesifikasi yang menjadi wahana bersilaturahmi keilmuan bagi para penelaah keilmuan dan individu yang berkeinginan untuk terus mengasah kapasitas dirinya ini sekarang laris bak kacang goreng di sore nan mendung alias banyak peminatnya. Kondisi yang sama ditengarai karena adanya semangat untuk mendapat ijazah dan gelar semata bukan untuk mendapatkan nilai tambah diri secara kualitas. Alasan yang dianggap cukup logis bagi banyak kalangan karena tersingkir dari dunia kerja dan kehilangan profesi yang telah lama digeluti tentu juga pilihan yang tidak mudah untuk dipilih meski mungkin konsekuensinya adalah harus berkecimpung dalam dilema panjang antara peran pendidik yang harus _ingngarsosungtulodho,memberi peran keteladanan bagi anak didiknya.Ing madyo mangun karso,memberi motivasi dan membangun karakter diri para peserta didik. Tut wuri handayani, berkemauan kuat untuk memberi nilai dan menanamkan karakter pengasuhan yang kental agar kecerdasan untuk bertahan hidup dalam menghadapi goncangan kehidupan menjadi karakter khas anak bangsa_dengan sistem pendidikan nasional yang lebih mengharapkan formalitas jenjang pendidikan.
Hal yang sangat ironis dan dilematis memang karena profesionalitas tak lagi di ukur dengan pengalaman dan nilai kebijaksanaan hidup seorang pendidik, tapi lebih didasarkan pada jumlah poin atas lembar-lembar kertas yang bernama sertifikat dan ijazah. Lagi-lagi kapital dan kesempatan yang menaungi jagad pendidikan nasional kita, bukan tata nilai dan keluhuran-keluhuran karakter individu.
IV.Penutup
Era globalisasi membawa tuntutan yang lebih tinggi pada laju arus generasi agar tak mudah gamang dalam mengikuti perkembangan zaman. Internasionalisasi dalam segala sendi kehidupan menuntut seluruh negara bangsa di dunia ini untuk terlibat secara aktif di dalamnya atau terlindas oleh keriuhan masa. Kondisi ini mau tak mau menuntut seluruh masyarakat Indonesia untuk mawas diri tanpa perlu takut untuk memasuki era ini.
Konsekuensi terbesar yang muncul kemudian adalah kebutuhan setiap individu yang terlibat dalam dunia persekolahan untuk mampu menggunakan Bahasa Inggris secara aktif sebagai bahasa pengantar dalam merajut ilmu pengetahuan. Kondisi ini tentu memiliki nilai kesulitan yang sangat tinggi bagi guru sebagai penyaji materi maupun bagi siswa sebagai subyek sistem pendidikan, sehingga program-program tambahan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris marak bermunculan sebagai suatu paket program yang diselenggarakan sekolah bekerja sama dengan lembaga-lembaga kursus Bahasa Inggris. Program semacam ini tentu tidak gratis bahkan beberapa bernilai puluhan juta.
Di sisi lain, untuk menyiapkan komunitas yang aktif berbahasa Inggris tentu juga bukan perkara mudah, sehingga proses pengkondisian seperti ini memang sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah ataupun pihak siswa. Sementara tak bisa dipungkiri bahwa sistem pendidikan nasional kita masih jauh dari ideal. Kurikulum bahasa dan sastra didesain agar siswa mampu berbahasa secara lisan dan tulisan serta aktif dalam menghasilkan karya sastra dan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengapresiasi karya sastra. Namun kenyataan di lapangan jauh panggang dari api. Siswa dari segala jenjang pendidikan belum memiliki budaya membaca yang kuat. Dalam pembelajaran bahasa asing pun kondisinya tidak jauh beda, mayoritas siswa tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam berbahasa baik lisan maupun tulisan.
Kondisi ini tentu merupakan celah kelemahan yang memungkinan adanya pihak yang masuk untuk menambalnya, sehingga dalam dunia pendidikan di Indonesia jamak bermunculan lembaga pendidikan luar sekolah yang seringkali justru lebih inovatif dalam metode pengajarannya dan lebih sistematis dalam pencapaian target materi. Lembaga-lembaga ini disadari atau tidak justru memegang peran sentral dalam memacu keberhasilan siswa dalam wilayah besar pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dan lagi-lagi, mau tidak mau ada ongkos tambahan yang harus dikeluarkan siswa karena sistem pendidikan nasional kita yang masih compang-camping dengan celah kelemahan.
Indonesia adalah negara besar dengan tradisi-tradisi perjuangannya nan hebat luar biasa. Sayangnya, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahnya seringkali tergurat celah kelemahan yang sangat berpotensi untuk dimanipulasi. Entah bagaimana kondisi yang sama selalu terjadi sehingga orang jadi berhak berprasangka bahwa celah itu memang sengaja disingkapkan. Blunder pun bermunculan dan tujuan utama kebijakan jadi tersisihkan bahkan seringkali terbengkelai begitu saja.
Sekolah bertaraf internasional yang digulirkan oleh Departemen Pendidikan Nasional juga tak lepas dari kondisi ini. Alih-alih kualitas dan konsepnya yang bercita rasa internasional, tarifnya lah yang justru membumbung tinggi dan sangat terasa cita rasa internasionalnya.
Semoga kondisi ini menjadi bagian dari kontemplasi besar Departemen Pendidikan Nasional Indonesia dan juga bagi seluruh komponen bangsa demi pencapaian kualitas generasi penerus bangsa yang lebih cemerlang.